Palembang, –
BERITA INSFSSTRUKTUR
Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Ir Feri Kurniawan, mengungkapkan adanya dugaan negoisasi antara oknum auditor BPK RI dan pihak ter audit dalam proses audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Provinsi Sumsel, bahkan termasuk dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu (Audit PDTT).
“Kalau auditor bekerja dengan SOP dalam memeriksa pekerjaan infrastruktur maka hasil pembangunan dengan menggunakan uang negara pastilah mempunyai mutu yang optimal, bukan seperti saat ini, ibarat debu setahun diterpa hujan sehari,” ungkap Feri, Sabtu (17-4).
Lanjut Feri, apa yang ditemukan MAKI Sumsel ini sangat relevan jika menilik dengan hasil pembangunan yang menggunakan dana APBD karena terkesan hanya seumur jagung kemudian kembali seperti semula, rusak dan tidak layak.
“Belum lagi pada perkara dugaan korupsi penjualan gas bagian negara di PDPDE Sumsel, audit dengan tujuan tertentu diajukan Kejaksaan pada September 2019 dan hingga saat ini belum juga selesai. Patut diduga ada pihak yang tidak menginginkan hasil audit yang sebenarnya bila dilihat dari lamanya proses audit, dan diduga bernegoisasi dengan oknum BPK RI,” tegas Feri.
Selain itu, Feri juga mencontohkan terhadap hasil audit dengan tujuan tertentu pada perkata lahan kuburan di Kabupaten OKU.
“Coba lihat hasil audit dengan tujuan tertentu pada perkara lahan kuburan OKU, dimana ada dua audit yang berbeda, perkara awal negara rugi Rp3,8 miliar dan kemudian audit perkara yang sama menjadi total lost Rp5,7 miliar sehingga total kerugian negara Rp9,5 miliar, dimana negara hanya keluar duit Rp5,7 miliar atau negara diuntungkan dalam perkara ganti rugi lahan kuburan berupa tanah dan hasil bunga sebesar Rp3,8 miliar,” jelas Feri.
Lebih lanjut Feri mengatakan, dilematiknya lembaga negara bilamana komisioner yang dipilih berafiliasi dengan Parpol tertentu yang berakibat independensi lembaga tergadaikan, tutup Feri
(Tim)
0 Komentar